Gugatan atas Kelalaian Kewajiban Suami atau Isteri dalam Perspektif Hukum Keluarga Modern

Oleh Dr. H. Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IA)

(Foto : Ilustrasi AI ChatGPT)

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Dalam Islam, perkawinan adalah mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila suami dan isteri menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Dalam kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hak suami merupakan kewajiban isteri, demikian pula sebaliknya. Ketika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, bukan hanya hubungan suami isteri yang terganggu, tetapi juga kepentingan anak, stabilitas keluarga, bahkan ketertiban sosial. Oleh karena itu, negara melalui hukum keluarga memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dengan menyediakan mekanisme gugatan atas kelalaian kewajiban suami atau isteri.

Selama ini masyarakat lebih mengenal gugatan perceraian dibandingkan gugatan atas kelalaian kewajiban. Padahal, kedua upaya hukum tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Perceraian bertujuan mengakhiri ikatan perkawinan, sedangkan gugatan atas kelalaian bertujuan memulihkan pelaksanaan hak dan kewajiban tanpa harus mengakhiri hubungan perkawinan.

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami dan isteri sebagai pasangan yang saling menjadi pakaian (libās) bagi satu sama lain. Makna tersebut menunjukkan adanya hubungan saling melindungi, saling menjaga kehormatan, saling melengkapi, dan saling memberikan rasa aman.

Di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 33 menegaskan ‘suami dan isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin’.

Pasal 34 mengatur ‘suami wajib melindungi isterinya serta memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya’. Dipertegas KHI, khususnya Pasal 77 sampai Pasal 84, yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri secara lebih rinci, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah, kiswah, tempat tinggal, pendidikan agama, serta kewajiban isteri menjaga kehormatan diri, keluarga, dan harta suami.

Jadi hukum keluarga Indonesia mengakui perkawinan merupakan hubungan kemitraan yang melahirkan tanggung jawab hukum bagi kedua belah pihak.

Dasar Hukum

Salah satu ketentuan yang sering luput dari perhatian adalah Pasal 34 ayat (3) UUP yang menyatakan:

"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

Norma ini memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada suami maupun isteri. Artinya, apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum, pihak lainnya berhak meminta perlindungan kepada pengadilan.

Gugatan tersebut berbeda dengan gugatan perceraian, tujuannya bukan mengakhiri perkawinan, melainkan meminta pengadilan memerintahkan pihak yang lalai agar melaksanakan kewajibannya, gugatan atas kelalaian merupakan bentuk penegakan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Bentuk-Bentuk Kelalaian Suami atau Isteri

Dalam praktik peradilan agama, bentuk kelalaian dapat beragam sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga. Kelalaian suami berupa tidak memberikan nafkah lahir tanpa alasan yang sah, tidak menyediakan tempat tinggal yang layak, meninggalkan isteri dan anak dalam waktu yang lama, tidak memberikan perlindungan, maupun mengabaikan pendidikan dan kebutuhan dasar anak.

Sebaliknya, kelalaian isteri berupa meninggalkan rumah tanpa alasan yang dibenarkan, tidak menjalankan kewajiban sebagai pendamping suami, mengabaikan pengasuhan anak, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban menjaga kehormatan keluarga.

Namun demikian, tidak setiap perselisihan rumah tangga dapat dikategorikan sebagai kelalaian hukum. Hakim harus menilai apakah benar terdapat kewajiban yang secara nyata diabaikan dan apakah kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pasangan maupun anggota keluarga lainnya.

Gugatan Kelalaian dalam Perspektif Hukum Keluarga Modern

Perkembangan hukum keluarga modern telah mengubah cara pandang terhadap hubungan suami dan isteri. Jika pada masa lalu hubungan keluarga lebih menitikberatkan pada pembagian peran yang bersifat hierarkis, maka hukum keluarga modern lebih menekankan prinsip kemitraan, kesetaraan martabat, tanggung jawab bersama, dan perlindungan terhadap hak setiap anggota keluarga.

Hukum keluarga modern tidak lagi memandang perkawinan sebagai urusan privat semata. Negara memiliki kepentingan untuk memastikan setiap anggota keluarga memperoleh perlindungan hukum apabila hak-haknya dilanggar. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga ketertiban dan kesejahteraan keluarga.

Paradigma tersebut tercermin dalam beberapa prinsip utama, yaitu:

• kesetaraan kedudukan suami dan isteri dihadapan hukum;
• perlindungan terhadap pihak yang rentan;
• pembagian tanggung jawab keluarga secara proporsional;
• penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pendekatan restoratif; dan
• kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas.

Dalam konteks ini, gugatan atas kelalaian menjadi instrumen hukum yang sejalan dengan perkembangan hukum keluarga modern karena lebih mengutamakan pemulihan pelaksanaan kewajiban daripada pemutusan hubungan perkawinan.

Peran Pengadilan Agama Menyelesaikan Gugatan Kelalaian

Bagi umat Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Sebelum memeriksa pokok perkara, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui. Mediasi merupakan implementasi asas kekeluargaan yang memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperbaiki komunikasi dan menyusun kembali pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga.

Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai dengan pembuktian. Penggugat harus membuktikan adanya kewajiban hukum yang diabaikan oleh tergugat. Alat bukti dapat berupa surat, saksi, pengakuan, maupun bukti elektronik sesuai ketentuan hukum acara.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak cukup hanya menerapkan norma secara tekstual, dan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak, kepentingan anak, alasan terjadinya kelalaian, serta kemungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pendekatan tersebut mencerminkan perpaduan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Tantangan Hukum Keluarga di Era Modern

Perubahan sosial dan kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam hukum keluarga. Meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja, mobilitas pekerjaan, hubungan jarak jauh, serta perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola relasi dalam keluarga.

Saat ini, bentuk kelalaian tidak hanya berupa penelantaran fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan ekonomi, pengabaian nafkah melalui media digital, penghilangan komunikasi (silent abandonment), hingga pengabaian tanggung jawab pengasuhan anak. Kondisi tersebut menuntut hukum keluarga untuk terus berkembang agar mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Hakim dituntut melakukan penafsiran hukum yang progresif tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam. Pendekatan hukum keluarga modern tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan bagi keluarga.

Penutup

Gugatan atas kelalaian kewajiban suami atau isteri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan hukum tidak hanya mengatur perceraian, tetapi juga memberikan jalan bagi suami atau isteri untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban selama perkawinan masih berlangsung. Melalui Pengadilan Agama, negara hadir untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Instrumen hukum ini menunjukkan hukum keluarga Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik melalui perceraian, tetapi juga mengutamakan pemeliharaan dan penyelamatan rumah tangga.

Daftar Pustaka

1. Abidin,Slamet,danAminuddin.FiqhMunakahatI.Bandung:CV Pustaka Setia, 1999.
2. Azzam,AbdulAzizMuhammad,danAbdulWahhabSayyed Fikih Munakahat. Jakarta: Amzah, 2019.
3. Ghazaly,Abd.Rahman.FiqhMunakahat.Jakarta:KencanaPrenada Media Group, 2003.
4. Supriyadi,Dedi.FiqhMunakahatPerbandingan(DariTekstualitassampai Legislasi). Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
5. Tihami,H. M. A.,danSohariSahrani.FikihMunakahat:KajianFikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.